Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 419,8 miliar.

Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025.

Menguatkan ekosistem industri kreatif nasional, PERMENKUM terkait pembayaran royalti musik melalui LMKN

Kami mendukung koordinasi antara Kemenkum, Kemenlu, dan Mabes TNI untuk menetapkan langkah hukum dan administrasi yang sesuai.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Maka perlu dilakukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyelesaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum.