Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, Presiden Jokowi terus mendengungkan perkembangan SDM. Maka, alokasi anggaran untuk BLK sebagai tulang punggung mencetak pekerja harus disesuaikan.

Setiap pekerja sejatinya berhak sekaligus wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk para pekerja informal yang terkoneksi dengan dunia digital seperti mitra pengemudi ojek online (Ojol).

Perlindungan negara pada nelayan menurut Anggota Komisi IX DPR Marinus Gea belum maksimal karena terhadang oleh regulasi.

Peran aktif kepala desa (Kades) atau lurah dalam mengawasi pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran sangat diperlukan.

Praktek curang yang dilakukan yayasan penyalur tenaga kerja Outsourcing di berbagai daerah industri kian marak dan terkesan sulit diberantas.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya menggelontorkan dana sebesar Rp11 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo kepada rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menekankan tujuan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) untuk memberikan dukungan kepada BPOM dalam memiliki kewenangan melakukan penyidikan.

Jelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI Oktober ini, muncul perbincangan yang menarik soal pembentukan kabinet dan siapa saja tokoh yang masuk untuk diakomodir menjadi menteri pada lima tahun mendatang.

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea meminta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.

Artinya, memberikan ruang yang besar untuk dikorupsi uang itu. Bayangkan anggaran Rp 1200 triliun. Sembilan bulan saja mereka (pemerintah, red) menghabiskan Rp 1.900 triliun sejak Januari hingga September. Tapi, Rp 1.200 triliun itu hanya dalam tiga bulan kan bagaimana mau menyelesaikan itu.