Relasi kuasa tidak boleh menjadi alasan untuk meringankan pertanggungjawaban pelaku.

Sygenta Indonesia mempertemukan petani, pemerintah, peneliti, pelaku industri, serta legislator melalui ajang Indonesia Petani MAJU Summit 2026

Kita telah memiliki aturan omnibus law sektor keuangan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dengan undang-undang ini, data yang dimiliki negara tidak lagi berhenti sebagai tumpukan arsip, tetapi menjadi dasar perencanaan

Legislator meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap produk pangan yang mencantumkan klaim kandungan gizi pada label.

Kalau kita biasa tradisi di PDI Perjuangan, siapa pun kalau didukung atau dia kader maupun tidak kader, kemudian melakukan pelanggaran disiplin organisasi.

Terkait dengan ambang batas 5 persen yang sudah dibicarakan, kami juga sebenarnya sudah diajak berbicara namun tidak dalam forum tersebut.

Jangan jadikan overkapasitas Lapas sebagai alasan memperlonggar pemidanaan sebelum sistem asesmen, data, dan pengawasan benar-benar siap.

Angka 5 persen itu ideal. Pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan.

Sedikit saja Pak Menteri, cuma tanya informasi terkait RUU Migas.