Upaya pengentasan gizi buruk di Kota Batam dilakukan dengan mengoptimalkan peran posyandu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti tenaga kerja asing (TKA) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengatakan bahwa masih belum jelasnya sanksi-sanksi yang di berikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencemari limbah di sepanjang perairan Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan menjadi kota perantara bagi wisatawan mancanegara (wisman). Sasaran utamanya, adalah wisman dari Malaysia dan Singapura yang hendak berwisata ke daerah-daerah di Indonesia dengan transit di Batam.

14 kota tersebut yakni Kota Pekalongan, Kota Kendari, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Palu, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Laut, Kab Bengkulu Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sambas, Kabupaten Aceh Timur, Kota Batam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten Padang Pariaman.

Calon anggota legislatif (Caleg), Abdul Basyid Has menyinggung masalah pendidikan yang harus menjadi perhatian bagi warga khususnya kota Batam.

KPK sepakat Walikota sebagai pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan. Hal itu terkait rencana pemerintah melebur BP Batam dan menjadikan walikota Batam sebagai Ex Officio ketua BP Batam.

Ahmad Heri Firdaus menegaskan wacana pengalihan kepemimpinan BP Batam ke Walikota Batam, atau menjadi ex-officio merupakan langkah mundur.

Komisi II DPR mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan pemerintah daerah Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam, sampai saat ini belum teraliri listrik.