Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 11 Jakarta (Foto: Muti/Jurnas)
Batam, Jurnas.com – Setidaknya 30 dari 56 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Batam, Kepulauan Riau masih menempuh ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Hal itu terpaksa dilakukan karena minimnya sarana dan pra-sarana untuk melakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam, sampai saat ini belum teraliri listrik. Di Kecamatan Galang salah satunya, listrik hanya berfungsi di malam hari.
“Kalau listrik ini kita tarik untuk sekolah, jaringannya jelas bermasalah,” terang Hendri kepada Jurnas.com di sela-sela kegiatan Gebyar Hardiknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Lapangan Engku Putri, Kota Batam pada Kamis (25/4).
Selain listrik, ketersediaan laptop dan jaringan internet juga menjadi kendala bagi SMP negeri di wilayah yang berdekatan dengan Singapura ini. Agar bisa melaksanakan UNBK, beberapa sekolah bahkan meminjam laptop dan komputer dari siswa dan komite sekolah.
Karena itu, jika tahun depan sarana dan pra-sarana masih belum memadai, Hendri meminta maklum dari pemerintah pusat untuk tetap menggelar UNKP, mengingat Kota Batam merupakan wilayah kepulauan.
Mendagri Tinjau Pembukaan Objek Wisata di Batam
“Kita berharap bantuan sarana dan pra sarana IT seperti komputer ini diperbanyak di daerah,” ujar dia.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta perhatian pemerintah pusat untuk memajukan pendidikan di wilayahnya, yang selama ini dikenal sebagai kota industri.
“Saya punya keinginan agar pendidikan menjadi lebih sempurna lagi di Batam. Karena itu, kami butuh bantuan pusat. Jangan kepala dinasnya saja dipanggil oleh menteri, kami juga, karena kebijakan ada di kami,” kata Rudi.
Menanggapi permintaan tersebut, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter, Ari Budiman berjanji akan menyampaikan inspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
Dia juga mengingatkan agar daerah tetap memperhatikan Neraca Pendidikan Daerah (NPD), yang mendorong provinsi dan kabupaten/kota harus mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk pendidikan.
“Untuk di Kepulauan Riau NPD pada 2016 masih kecil, 9,6 persen. Kemudian 2017 naik jadi 13,9 persen dan turun lagi di 2018 jadi 13,64 persen,” terang Ari.
KEYWORD :Ujian Nasional UNBK SMP Kota Batam UNKP
