Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Komite Nasional Advokat Indonesia gelar halal bihalal dan beri bantuan untuk hal ini

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

Ketua Komisi V DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.

PBB harus bersikap netral dan objektif dalam mengungkap peristiwa ini. Jangan sampai hasil investigasi dipengaruhi lobi-lobi politik tertentu.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto membenarkan lanjutan penanganan sedang berproses ditahap penyelidikan terkait dugaan suap perizinan tambang di Malut.

Tantangan perubahan iklim menuntut respons negara yang cepat dan terukur. Kebijakan tidak boleh menunggu sampai dampak meluas.