Menteri Susi  memperkirakan terdapat sekitar 6.000 anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

"Tetapi di negara kita, akademisi membuat analisis yang menganggap langkah KKP salah. Model perikanan itu membutuhkan waktu untuk", kata Menteri Susi.

Susi juga berpesan bahwa setiap negara bangsa harus mampu menjaga komunikasi untuk bekerja sama mengentaskan kemiskinan.

Informasi yang dihimpun, ada empat orang yang diamankan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan OTT tersebut. Dia juga tak menampik salah satu pihak yang dicocok merupakan pejabat pada sektor kelautan.

Pada tahun ini KKP fokus untuk melakukan pemerataan, memberikan kesempatan kepada UMKM

Laporan ini merupakan satu-satunya yang disusun berdasarkan pengalaman langsung dari para saksi mata yang menjadi korban perdagangan orang di kapal.

Cak Imin juga menyindir Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinahkodai oleh Susi Pujiastuti. KKP dianggap malah mempersulit dan membuat nelayan susah.

Diantara yang hadir, Ketua Paguyban Nelayan Banten Ahmad Nawawi menceritakan tentang nasib pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang semakin tidak menentu pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mencabut kebijakan larangan cantrang bagi nelayan Indonesia.