Budyatna juga menyebut menteri perhubungan dari non-parpol Ignatius Jonan. Dia hanya banyak melontarkan wacana dan tidak punya inisiatif membuat kebijakan.

Di jejaring media sosial, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi.

Sesuai Pasal 5 UU Nomor 28 tahun 1999 itu, bahwa (penyelenggara negara) wajib untuk melaporkan harta kekayaannya

Archandra Tahar dianggap tidak layak menjabat sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Preside Jokowi.

Menyusul diumumkannya persetujuan kabinet soal perpanjangan keadaan darurat selama 90 hari, pemerintahan Erdogan melakukan operasi pembersihan secara menyeluruh di Turki.

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memberikan suatu keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Indonesia.

Diantara banyak hal yang penting disoroti dari dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, salah satunya adalah terkait penyusunan Kabinet.

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung berharap seluruh menteri dan jajaran kabinet menjalankan trisakti dan nawacita.

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah menjalankan kerja nyata sepanjang dua tahun memimpin Kabinet Kerja.