Keseimbangan harus dijaga. Industri penerbangan harus tetap sehat, tetapi masyarakat juga harus terlindungi. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang adil

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Jika dilarang secara menyeluruh, dampaknya tidak hanya ke pelaku usaha, tetapi juga pekerja, penerimaan negara, hingga devisa ekspor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perluasan akses pasar dan peningkatan literasi keuangan para pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Semakin banyak perusahaan yang secara terang-terangan mengaitkan AI dengan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kejagung menyerahkan uang senilai Rp 11,42 triliun kepada negara dalam sebuah acara di Kompleks Kejagung, Jakarta pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

Legislator PKB mendorong BI untuk lebih aktif mengarahkan industri perbankan nasional agar memprioritataskan Pembiayaan pada sektor UMKM dan sektor ekspor.