Sesuai budaya sosial Indonesia yang religius, maka institusi Keluarga sangat efektif membentuk karakter yang kuat, dan membentengi perempuan serta anak dari kekerasan yang bisa terjadi di luar rumah.

Ditjen PFM di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 45 Triliun untuk dua program bansos utama Kemensos.

Sanksi hukuman mati diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak.

Tuntutan hukuman terberat menurut Hidayat juga merupakan aspirasi masyarakat luas, sebagai bentuk pemberlakuan hukum yang tegas dan adil.

Usulan itu memantik polemik yang bisa menghadirkan ketidakpastian hukum sehingga tidak kondusif Bagi perkembangan gerak ekonomi dan investasi.

Sikap hakim yang meminta pihak-pihak pengusul Judicial review memperkuat argumentasinya, merupakan perkembangan positif sikap MK yang menandakan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi mulai bersikap kritis obyektif.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menilai, kondisi ketika kebijakan PTM 100 Persen dikeluarkan melalui SKB 4 Menteri yakni pada 21 Desember 2021, telah berubah signifikan di awal tahun 2022.

Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah.

Mestinya Majlis Masyaikh sesuai dengan prinsip Ahlul Halli wal ‘Aqdi, merepresentasikan secara adil dan proporsional semua jenis Pesantren yang diakui oleh UU Pesantren.

Perlu keberpihakan dan kepedulian lebih dari kita semua untuk mengatasi masalah keluarga dan anak-anak.