Kasus penodaan agama ini seharusnya juga dapat diusut secara lebih tuntas dan adil, dan membawa efek jera.

Hilangnya Sipadan dan Ligitan menurutnya harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

Perkawinan beda agama jelas tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

HNW mengajak para ulama untuk semakin memahami Empat Pilar MPR RI ini agar bersama dengan komponen bangsa yang lain, dapat mengawal pengamalannya, dan mengkoreksi bila ada penyimpangan dari 4 pilar tersebut.

Indonesia mengedepankan pentingnya banyak teman, dan melakukan diplomasi untuk kemanfaatan antar semua sahabat dan umat Islam di dunia.

Sebaiknya baik Projo maupun yang lainnya, fokus saja kepada menyukseskan Pilpres 2024.

MPR menggagas Forum Majelis Syuro Dunia untuk menguatkan diplomasi parlemen.

PMI mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin penyelenggaraan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya di wilayah Semenanjung Malaysia.

Trias politicka di Indonesia bukan berarti pemisahan, namun pembagian kekuasaan.

HNW mendorong agar dalam program Kemensos tahun 2023 juga kembali diusulkan program sosial pada anak yatim/piatu yang telah disepakati bersama antara Komisi VIII dengan Menteri Sosial sejak akhir tahun 2021, namun belum kunjung terealisasi.