Penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet

Dolfie menilai penindakan tidak cukup hanya dilakukan saat barang telah beredar di masyarakat, tetapi harus mampu menyasar jaringan pemasok dan pelaku utama.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kantor Wilayah DJBC Bali.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan.

Hingga saat ini pemerintah belum memiliki pemetaan yang komprehensif mengenai distribusi pendapatan masyarakat.

Komisi XI DPR menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengingatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk lebih disiplin dalam menyusun perencanaan kerja lembaganya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyoroti rendahnya persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2025.

Komisi XI DPR meminta penjelasan dasar dari pihak eksekutif termasuk Bank Indonesia (BI) saat mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2026.