Anggota Banggar DPR Dolfie O.F.P mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas capaian predikat WTP berdasarkan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempimpin rapat penetapan Dolfie sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Dalam rapat, Sufmi menyebutkan bahwa peserta rapat telah memenuhi kuorum dan dilakukan secara terbuka alias dapat dilihat publik.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP, selaku Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan dan program sebagai upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan dalam raker kali ini belum lengkap.

Melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatib DPR RI tersebut dan penugasan yang diberikan Bamus DPR RI, Komisi XI DPR RI melakukan serangkaian proses dan kegiatan dalam rangka pemilihan calon anggota BPK RI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, perlu strategi yang tepat untuk menentukan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di tahun ini, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut. Dimana, sokongan anggaran terhadap rencana pembangunan IKN masih terus dibahas.

RUU PPSK merupakan Omnibus Law sektor keuangan yang disusun Komisi XI DPR RI, berfokus pada upaya meningkatkan pendalaman, efisiensi, inklusi, serta meningkatkan kepercayaan pasar di sektor keuangan dalam meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

Kita (Komisi XI) ingin porsinya lebih besar, sehingga bisa memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk replanting.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit berharap bahwa ke depan nanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak sekadar melakukan pemeriksaan keuangan berdasarkan laporan.

Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga.