Dana haji Indonesia yang nilainya cukup besar diminta untuk tidak dipergunakan yang tak sesuai dengan peruntuknnya, termasuk mendanai infrastruktur.

PBB menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat untuk membiayai infrastruktur.

PAN meminta pemerintah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait soal polemik rencana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Partai Demokrat menolak wacana pemerintah memakai dana haji untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sebab, hal itu tidak berkaitan dengan jemaah haji.

Penggunaan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur sudah terjadi sejak era pemerintahan SBY pada tahun 2010.

Pimpinan DPR meminta agar polemik penggunaan dana haji untuk membiayai infrastruktur segera diakhiri.

Pemerintah Indonesia dinilai masih kalah dengan Malaysia terkait penggunaan dana haji.

Presiden Jokowi akan dicintai oleh umat Islam jika memakai dana haji dengan baik dan tepat sasaran.

Wacana Pemerintah memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertentangan dengan UU 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Selama ini pengelolaan dana haji hanya dilakukan dengan menginvestasikannya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk dan surat berharga lainnya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan dengan jelas.