Dana Haji Biayai Infrastruktur Langgar UU

Jakarta - Wacana Pemerintah memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertentangan dengan Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong, dalam sebuah diskusi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/8). Menurutnya, dalam UU tersebut sudah tegas dan jelas mengatakan bahwa dana penggunaan haji ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan .

"Pertama adalah azasnya, azasnya di pasal 2 mengatakan prinsip pengelolaan haji itu adalah berazaskan syariah, yang kedua prinsip kehati-hatian, yang ke tiga manfaat, yang keempat nirlaba, yang kelima transparan, yang ke enam adalah akuntable," kata Taher.

Kemudian, lanjut Taher, dalam pasal 3 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan tiga hal, pertama peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

"Kemudian yang kedua rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, ketiga adalah manfaat bagi kemaslahatan umat Islam," terang politikus PAN itu.

Dalam persfektif itu, kata Taher, maka aspek legalitasnya sudah jelas, bahwa ini ada hanya untuk diperuntukan bagi jamaah haji dan juga kepentingan umat Islam.

"Mari kita lihat di pasal 26 karena ini bicara undang-undang, untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPIH, maka mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji, kemaslahatan umat Islam," tegasnya.

KEYWORD :

Dana Haji Biayai Infrastruktur Presiden Jokowi

MA Tolak PK Eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Prabowo Subianto Bakal Hapus BPHTB dan PPN

Sandra Dewi Keberatan Tas Mewah dan Hunian Disita Kejagung di Kasus Suaminya, Harvey Moeis

Manchester United Tertarik Angkut Gelandang Real Madrid Ini

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan

5 Gaya Selfie yang Lagi Trend di Dunia