Keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menaikan harga BBM nonsubsidi harus diprotes. Hal itu mengingat kenaikan harga BBM tersebut di tengah isu daya beli masyarakat yang terus menurun.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk menjelaskan terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi dan kondisi kelangkaan BBM.

Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Hal itu ditambah dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh pemerintah secara diam-diam.

Pernyataan Achsanul ini mengomentari postingan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang mempertanyakan mengapa tidak ada konferensi pers dari pemerintah soal kenaikan harg BBM nonsubsidi.

Anggota Komisi XI DPR RI Faisol Riza menyentil Anggota BPK Achsanul Qosasi yang membandingkan kenaikan harga BBM di era SBY dan Jokowi.

Pemerintah seperti tidak hadir dalam urusan ini. Soal ini diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat.

Yang namanya subsidi, seharusnya diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, yaitu pengguna Pertalite bukan Pertamax.

Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga.

Pemerintah resmi menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2022.

Harga Pertalite yang disubsidi pemerintah tetap di Rp 10.000 per liter