Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi seiring dengan turunnya harga minyak dunia.
Pemerintah pun diminta untuk konsekuen dengan pola penghitungan harga jual BBM nonsubsidi yang mengikuti harga minyak dunia.
"Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (5/8).
Mulyanto mempertanyakan alasan Pemerintah menaikan harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia turun. Menurutnya, keputusan Pemerintah menaikan harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia turun tidak logis dan merugikan masyarakat.
“Pemerintah harusnya meringankan beban masyarakat. Bukan justru menambah berat. Jadi terkesan janggal, saat harga minyak dunia turun malah menaikan harga jual BBM nonsubsidi," tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan Pemerintah bahwa keputusan menaikan harga BBM nonsubsidi secara beruntun dan serempak untuk beberapa varian dapat memicu inflasi.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini juga dikhawatirkan bakal mendorong masyarakat bermigrasi mengkonsumsi ke BBM bersubsidi. Bila hal tersebut sampai terjadi, lanjut Legislator Dapil Banten III ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekurangan stok BBM bersubsidi.
"Sebab kuota BBM bersubsidi kan terbatas. Bahkan kabar terakhir menyebutkan cadangan BBM bersubsidi kita hanya cukup sampai bulan November," demikian kata Mulyanto.
Seperti diketahui pada Juli 2022 harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar USD 106,7 per barel. Harga itu telah mengalami penurunan sebesar USD 10,89 per barel dari harga bulan sebelumnya yaitu USD 117,62 per barel.
Sementara harga minyak dari WTI Crude di awal Agustus ini sudah jatuh di bawah harga USD 90 per barel. Begitu juga harga minyak dari Brent Crude yang mendekati USD 92 per barel.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto BBM nonsubsidi PKS minyak dunia
