Komisi II DPR RI menerima dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali lengkap dengan naskah akademiknya. Dimana, Komisi II DPR menilai RUU Provinsi Bali dapat memperkuat kearifan lokal bagi manca negara.

Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan usulan draft RUU Provinsi Bali dan naskah akademik yang merupakan aspirasi dari masyarakat Bali ke Komisi II DPR RI. Draft RUU Bali tersebut sudah disiapkan selama kurang lebih satu tahun.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan usulan pimpinan Komisi Yudisial (KY) diperlukan penguatan peran institusi KY.

Komposisi pimpinan komisi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, seharusnya diatur proporsional dan memperhatikan keterwakilan wilayah.

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyatakan masih terdapat banyak tantangan dan persoalan yang nemerlukan perbaikan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional.

Komisi V DPR mempertanyakan perizinan kapal kabel asal Tiongkok yang beroperasi di perairan laut Indonesia. Dimana, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memberi penjelasan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menuju Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka meninjau langsung kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 akan diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sebenarnya bertahan pada situasi ekonomi Indonesia dalam kondisi apapun dari tahun ke tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemanggilan kembali Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.