Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim, untuk menjelaskan alasan penghapusan ujian nasional (UN). Sebab, kata Puan, Publik belum memahami secara detail landasan kebijakan dihapusnya Ujian Nasional.

Manchester United (MU) berpeluang finis empat besar di Liga Premier musim ini. Demikian kata bek MU Harry Maguire.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan yakin Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan bisa menggerakan ekonomi kerakyatan.

Untuk mendukung hal itu, kata Nasim Khan, diperlukan pengintegrasian antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional terkait dengan pelayanan satu pintu saat pengurusan sertifikasi perizinan seperti pengurusan standar nasional indonesia (SNI), sertifikasi halal dan lainnya.

Dalam perang kata-kata, Trump menuntut agar Eropa mengeluarkan uang lebih untuk pertahanan kolektifnya dan membuat konsesi untuk kepentingan AS di sektor perdagangan.

Al Thani bertemu dengan para pejabat senior Arab Saudi bulan lalu, kata salah satu sumber yang akrab dengan perjalanan itu, kunjungan tingkat tertinggi sejak Mei ketika perdana menteri Qatar menghadiri pertemuan puncak Arab di Mekah.

Dari penelusuran dan dialog langsung dengan masyarakat bawah, kata Bang NK, banyak warga mampu ikut menikmati bantuan sosial, sehingga, jatah bantuan untuk warga yang kurang mampu pun berkurang. Untuk itu, Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI ini mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan. 

Pasalnya, kata Indra, bimbel umumnya muncul ketika sekolah formal kualitasnya kurang baik. Karena itu, semakin kualitas sekolahnya buruk, bimbelnya akan semakin maju. Begitu pula sebaliknya.

Keinginan untuk membantu bangsa Palestina, kata Hidayat sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tak Ada Kata Kalah Bagi Para Caleg yang Gagal ke Senayan, Ruang Perjuangan Terbuka Luas.