Presiden Jokowi kembali menyinggung kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap salah soal harga BBM di wilayah Timur Indonesia.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte turun drastis pada kuartal pertama 2018

Pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan pernah kalah dengan penyebaran hoax yang saat ini masih masif terjadi. Dimana, pemerintah terus melakukan upaya untuk memberantas informasi hoax.

Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terkait tenaga kerja asing (TKA) dinilai tidak masuk akal. Sebab, ditengah TKI sedang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru memberi kelonggaran bagi para TKA.

Semboyan "kerja, kerja, kerja" yang digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sebagai kesalahan besar. Sebab, semboyan tersebut mengajak kepada seluruh warga negara untuk berhenti berpikir.

Demi memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan buruh menjadi suram.

Pujian itu disampaikan setelah West menulis sebuah tweet yang berbunyi dukungan untuk pemerintahan Trump.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut kasus penjualan saham 6 persen PT Newmont milik pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam negara demokrasi, kritik sangat dibutuhkan. Bahkan, kritik akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka, yang memiliki pertukaran energi positif dengan lingkungannya. Hal itu diperlukan di seluruh cabang pemerintahan, termasuk legislatif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.