Menurut saya persoalan kita ini harusnya membendung agar impor ilegal itu tidak masuk. Tapi juga kita harus menggenjot industri dalam negeri untuk memenuhi pasar, jadi yang penting itu.

Elektabilitas atau tingkat kesukaan publik kuncinya ada di media. Kalau kita populis, maka elektabilitasnya pasti naik.

Tadi kita sudah sampaikan bahwa komitmen Indonesia untuk demokrasi dan HAM tidak usah diragukan lagi dan kami sangat senang jika Jepang juga ingin berkontribusi dan bekerjasama untuk menjaga demokrasi dan HAM, khususnya tidak hanya di negara masing-masing tapi di dunia.

Tidak, tidak ada forum untuk itu. Cuma kita ingin dalam forum Mukernas ini Pilkada harus terselenggara sebaik-baiknya, kuncinya adalah memenangkan rakyat.

Kalau berbicara mengenai anti dumping begitu ya tentu kita harus berbicara juga mengenai hasil temuan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI, yang memang merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik.

Ya kalau Golkar sampai saat ini kita masih merekomendasikan RK tetap di Jawa Barat, dengan pertimbangan, ini semakin hari kita lihat dua bulan terakhir ini di berbagai hasil survei di mana saja ini kan makin tinggi, makin eskalatif, bahkan terakhir 50 koma sekian persen di SMRC kalau enggak salah, dan approval rating-nya hampir 90 persen.

Kita menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini. Hal ini menandakan bahwa kemanusiaan dunia masih ada dan dunia semakin sadar apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditolelir.

Karena kalau kita lihat dari gambaran APBN yang terbesar didapatkan justru universitas yang berfokus kepada keilmuan atau high profile university, tapi universitas (institut) seni sangat minim anggarannya.

Saya menanyakan kepada sidang dewan, apakah mitra kerja Badan Karantina Indonesia bisa kita tetapkan menjadi mitra kerja Komisi IV, setuju?

Seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat, ini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?