DPR RI membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), khususnya yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam membahas RUU prioritas 2021 dengan membuka ruang untuk partisipasi publik.

Dugaan keterlibatan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dalam skandal korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperburuk citra partainya di mata publik.

Queensland, pusat wabah komunitas COVID-19 kecil baru-baru ini, hanya memiliki satu infeksi dalam tiga hari terakhir. Negara bagian memiliki batasan paling ketat pada pertemuan publik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berpesan, ada 4 kunci sukses yang harus diikuti.

Polri terus berupaya memberi pelayanan maksimal kepada publik. Ini diantaranya.

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 4 calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020.

BAP DPD RI telah menerima banyak pengaduan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat.

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi secara global.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melihat PP Nomor 55 Tahun 2007 menciptakan persoalan Kementerian Agama dalam menyelesaikan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Hal ini tidak lepas dari persoalan kebijakan pemisahan kewenangan pengelolaan Guru Pendidikan Agama di sekolah.