Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial.

Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII.

Lewat pembahasan RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mengatasi sejumlah kendala di tubuh RRI dan TVRI. Misalnya pengelolaan organisasi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sumber pembiayaan, program siar dan pemancar isi siaran.

Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Itu teknis. Bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan.

Kita tidak boleh mudah berutang ke sana-sini. Setiap jengkal potensi yang kita miliki harus dioptimalkan, mulai dari reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, sampai digitalisasi keuangan publik.

Kayaknya kebanyakan, nanti diaturlah perampasan aset bagaimana, kayanya lebih pas di Komisi III, kan KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu.

Pada raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), memang di pagu indikatif tidak ada penambahan. Tetapi di dalam rapat kerja tersebut kami dengan Menpora kami bersepakat untuk memasukkan anggaran sebagai usul tambahan anggaran.

Tentunya persoalan integritas itu sangat diperlukan masih banyak Zarof-Zarof lain yang berkeliaran di lembaga pengadilan, baik di Mahkamah Agung, tidak menutup kemungkinan bapak akan dihubungi oleh Zarof-Zarof yag lain juga.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, menyampaikan harapan besar kepada Menkeu yang baru saja dilantik.