Kalangan dewan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi sangat krusial.

Langkah Pemerintah Malaysia mencabut Ordonansi atau Peraturan Darurat terus menuai kecaman. Salah satunya juga datang dari Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi.

Komisi II DPR RI terus mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pelayanan Publik. 

Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Desa Pasal 78 No 6 Tahun 2014.

"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik,".

Danny Fenster, redaktur pelaksana outlet berita Frontier Myanmar, ditahan pada 24 Mei setelah militer menggulingkan pemerintah sipil dengan tuduhan di bawah undang-undang menentang perbedaan pendapat yang membawa hingga tiga tahun penjara.

Mungki Hadipratikto terbukti melakukan dua pelanggaran berdasarkan pasal di peraturan KPK.

Rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinilai bermasalah. Bahkan, ulah Ari tersebut dianggap telah mempermalukan dan melecehkan UI.

Peraturan ini akan berlaku sementara untuk penerbangan Jakarta-Bali-Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Setelah disetujui menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus, menurut Ketua Panitia Khusus Otsus Papua Komarudin Watubun, Revisi UU Otsus Papua secara keseluruhan ada perubahan 20 pasal. Dari 20 pasal tersebut, 3 pasal perubahan merupakan usulan dari Pemerintah dan 2 pasal baru.