Selama ini, Kemnaker menghadapi beberapa masalah terkait penegakkan hukum ketenagakerjaan. Di antaranya adalah perlindungan dan pengawasan proses keberangkatan TKI prosedural hingga pemulangannya ke Tanah Air.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, transformasi perlindungan TKI dari asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan akan menjadikan upaya perlindungan kepada TKI di luar negeri menjadi lebih baik

Kesepakatan ini telah tertuang dalam draf RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Prioritas perlindungan K3 dalam berkegiatan tersebut selaras dengan filosofi K3 ditujukan untuk melindungi Keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya

Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya

Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur akan mengajukan akses konsuler untuk WNI yang ditangkap.

Sikap KPK yang meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi atas Pansus Hak Angket KPK dinilai sebagai bentuk ketakutan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menepis anggapan lambannya penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI)

Delapan kementerian berkomitmen malakukan peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya.

Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sudah hampir final. Data kependudukan atau e-KTP akan menjadi pijakan pengelolaan TKI.