Permintaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra dianggap tidak relevan.

Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI dinilai telah melanggar hukum tata negara.

Pejabat negara yang masuk dalam Tim Sukses (Timses) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi bumerang bagi calon incumbent tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengendarai sepeda motor dari rumah dinasnya menuju kantor di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9).

Saat ini muncul sosok pemimpin seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai arogan, juga tak bisa menghargai keringat para pejuang.

Gubernur saat ini tidak adil dan kurang memperjuangkan aspirasi wong cilik, dan lebih mementingkan kepetingan para pengembang.

Center for Budget Analysis (CBA) membeberkan data, dalam kurun 2014 dan 2015 sebanyak 4.259 kasus didapati TKI yang bermasalah pada empat negara.

Korporasi negara seperti BUMN tak boleh diseret untuk kepentingan politik, apalagi politik tingkat lokal. Demikian juga tugas sebagai Kepala BNP2TKI yang tak bisa disambi dengan kesibukan bermain politik.

Integritas tim pemenangan Ahok dipersoalkan karena mencampur aduk tugas negara dengan politik praktis.