Dewas juga diharapkan dapat mendorong kinerja pimpinan KPK untuk agar meningkat secara signifikan sehingga lembaga antirasuah itu bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat

Jaksa pada KPK mengungkap adanya penggunaan uang yang diberikan Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi kepada mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan.

Presiden Jokowi resmi melantik Komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengucapkan selamat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12).

KPK menyampaikan usulan draf rancangan RUU) nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Presiden Jokowi dan DPR.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Departemen Land Acquisition Permit PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto dan Staf Perizinan PT Lippo Cikarang, Satriyadi.

Performa figur yang dipercaya menjadi Dewan Pengawas KPK menjadi variabel penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Kelima figur calon anggota Dewan Pengawas KPK, kata Presiden, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hakim, jaksa, hingga ekonom.

Program pencegahan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kurang sosialisasi kepada masyarakat.

KPK mengaku masih menyadap terhadap sekitar 300 nomor telepon. Hal itu menyikapi berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30/2002 tentang KPK berkaitan dengan OTT.