Saya berharap pemerintah mengutamakan karteker yang memenuhi syarat dan berasal dari daerah. Sebagai Senator Papua Barat, saya mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu dengan menjadikan hukum sebagai rujukan penunjukan karteker.

Kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi tren peningkatan jumlah sampah yang melampaui kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang tersedia. Hal ini menjadi persoalan mendesak karena sebagian besar sungai-sungai, danau, pantai, dan laut telah dipenuhi oleh sampah sehingga sangat mengganggu keseimbangan dan ekosistem lingkungan hidup.

Semoga wisman kembali ramai, dan pemulihan ekonomi makin cepat

Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden seperti ada di media, pada posisi 14 Februari 2024

Kita ingin betul-betul ASN (aparatur sipil negara) ini ada revolusi mental, perbaikan budaya kerja, dan peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN

Kita harus memastikan semua penduduk tanpa kecuali dan diskriminasi tercatat semuanya dalam database penduduk. Ini menjadi tugas besar Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. (Mendagri Tito Karnavian)

Kita harus memastikan semua penduduk tanpa kecuali dan diskriminasi tercatat semuanya dalam database penduduk. Ini menjadi tugas besar Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. (Mendagri Tito Karnavian)

Pak Mendagri coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar namanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tidak ruwet-ruwet lah.

"Kami minta satgas pangan untuk bergerak, tugas yang paling utama satgas pangan itu setiap hari, menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau, memonitor harga sembilan bahan pokok plus komoditas penting lainnya"

"Segera melaporkan SPT tahunan di kantor pajak di daerah masing-masing atau menggunakan sistem e-Filing sebelum tanggal 31 Maret 2022" (Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian)