Dia diduga berperan sebagai pihak sebagai penyokong dana dan pemberi uang suap ketok palu tambahan untuk para anggota komisi III DPRD Jambi.
Penyidik KPK membawa Paut dari Jambi. Setibanya di markas KPK, dia langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.
Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
KPK juga memanggil 11 orang lainnya sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama. Mereka merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019.
Pandemi Covid-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.
Hal penting yang disampaikan terkait koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi covid 19, Relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.
Sebab anggaran pengadaan tanah termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.
Pengawasan bisa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBN, APBD, dan BUMN agar program peningkatan TKDN dapat direalisasikan.
Kejati Sumsel menduga, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 130 miliar.
Kasus korupsi ini terkait suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019