Celah-celah yang tidak bisa ditangani oleh Dana Desa bisa ditangani oleh Pemda dengan APBD termasuk dengan usulan Wakil Rakyat di DPR.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi perhatian serius terkait pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien oleh pemerintah daerah (Pemda).
Pemerintah pusat dan daerah harus mengimplementasikan aggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tepat sasaran.
Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun.
Mereka terjerat kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.
pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika ada sinergi
Empat tersangka itu merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes untuk kegiatan ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai lonjakan dahsyat kasus Covid-19 yang terjadi pada Juni lalu luput dari prediksi pemerintah pusat dan pemda pada saat menyusun anggaran (APBN dan APBD) 2021.
Saat ini, pengusaha penyuap tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.