Saya ingin menyoroti sedikit tentang Pidato RUU TA APBN 2023 dan Nota Keuangan. Transfer ke daerah sangat kecil. Membuat daerah ketergantungan dan tertinggal. Saya melihat, ini luar biasa membuat daerah menjadi seperti pengemis jadinya. Barangkali ini perlu menjadi evaluasi, bagaimana daerah itu harus diberi kemapanan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai anggaran itu kecil jika dibandingkan dengan kewajiban lembaga tersebut menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

Permasalahan utama dihadapi oleh petani swadaya karena  tidak ada kepastian pembelian produk TBS mereka dibandingkan dengan petani plasma atau petani kemitraan. 

Seluruh pimpinan dan anggota Komisi III DPR mendukung penuh jajaran Kejaksaan Agung memburu koruptor kakap dan segera mengembalikan uang negara.

Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah untuk terus memperbaiki dan meng-update data terpadu kesejahteraan sosial agar program perlinsos dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran. Selain itu juga pemerataan pembangunan juga menjadi kunci agar ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar.

Keleluasaan kampus dalam menerima mahasiswa baru lewat jalur Mandiri perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan pejabat di PTN di seluruh wilayah Indonesia.

Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang tertekan oleh tingginya inflasi.

Angka pertumbuhan 5,3 persen tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.

5 fokus APBN 2023 yang disampaikan Presiden, perlu kita bedah. Kita mau agar desain APBN 2023 lebih berpihak terhadap rakyat miskin.

Komponen Biaya Penempatan PMI ke Taiwan semestinya tidak lagi dibebankan kepada pekerja.