Kalangan dewan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengirim usulan nama calon Kapolri (cakapolri) ke DPR RI.

Menurut Kepala DPP Bidang Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron, ada intensi politik dari aksi blusukan yang dilakukan Risma tersebut.

Bagi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Marwan Cik Asan, kuat dugaan ada muatan politik dalam polemik tunawisma itu.

Desakan agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac terus bermuculan dari kalangan dewan. Setelah Demokrat, giliran PKS Senayan yang ikut mempertanyakan hal itu kepada pemerintah.

Kalangan dewan meminta pemerintah mematuhi prosedur uji vaksin sebelum mendistribuskan vaksin Covid-19 buatan China, Sinovac, ke sejumlah daerah. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusuma menegaskan, aksi tersebut telah merusak hubungan harmonis antara Indonesia dengan Malaysia. 

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Risma harus bisa mengurangi kebiasaan pemarah. Hal itu penting agar dia sukses memimpin Kemensos yang baru saja diterpa korupsi bantuan sosial (Bansos).

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi lantaran tidak adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah berserta jajarannya dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Kendati demikian, Ibas, sapaan akrabnya, mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan bahwa vaksin gratis tersebut benar-benar aman untuk masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengatakan, tindakan Jokowi tepat mengingat tingkat kesulitan masyarakat yang tinggi di tengah pandemi Covid-19