Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menjanjikan korban dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muarajambi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan apresiasi langkah tegas Menkeu pecat 26 pegawai di lingkungan Dirjen Pajak

Pendamping Desa diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Langkah itu diambil berdasarkan Pasal 69 b dan Pasal 69 c Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku sudah tidak memiliki data hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Firli menjelaskan, prosesi pelantikan digelar secara hybrid, yakni sebagian secara daring dan sebagian lainnya secara luring terbatas di Gedung Juang KPK.