Panja pengawasan TKA yang dibentuk Komisi IX DPR telah mengeluarkan jurus atau rekomendasi untuk segera dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah diminta untuk menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal termasuk sejumlah perusahaan yang menampung TKA ilegal.

Komisi IX DPR mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk menambah penyidik PNS yang bertugas mengawasi seluruh perusahaan di Indonesia.

DPR mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengembalikan syarat utama TKA wajib bisa bahasa Indonesia.

Bantuan itu dikirim oleh Pemerintah RI dalam hal ini Sekretariat Kabinet kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar di Yangoon.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kompetisi tersebut penting karena akan dijadikan bahan referensi pemerintah maupun PSSI untuk menggelar kompetisi musim 2017.

Rizal mengisyaratkan desakan kepada pemerintah, seharusnya Ahok ditangkap.

Terkait soal ini, Komisi IX DPR RI berharap pemerintah dapat melaksanakan hasil rekomendasi panja pengawasan TKA yang dibentuk oleh Komisi IX beberapa waktu lalu.

Pemerintah mengharapkan pesawat N219 dapat terbang perdana pada 2017.

Pemerintah diminta untuk memberikan informasi secara transparan terkait jumlah TKA baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.