Salah satu tujuan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan DPR bersama pemerintah adalah untuk mempermudah proses perizinan usaha.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memastikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak akan menghapus sejumlah hak cuti para pekerja.

Komisi III DPR bersama Menporaa dan Dirjen Administrasi Hukum Umum menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk empat atlet.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa di dunia pendidikan, internalisasi nilai-nilai Pancasila memang belum dikuatkan oleh undang-undang.

Terkait undang-undang, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK bila undang-undang itu bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Pada 23 September 1950, Kongres AS mengadopsi Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang mengatur pendaftaran komunis