Kita semua paham bahwa untuk melaksanakan suatu undang-undang, diperlukan peraturan pemerintah.

Namun sejak disahkan pada 15 Oktober 2019 hingga saat ini, undang-undang itu belum berdaya guna sehingga keberadaan pesantren belum terentaskan dari masalah yang selama ini membelitnya.

Kemdikbud mengistruksikan perguruan tinggi supaya mengimbau mahasiswa tidak turut serta dalam demonstrasi Undang-undang Omnibus Law.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah menduga anggaran tersebut berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Wartawan atas nama Ponco Sulaksono itu hilang kontak saat melaksanakan tugas jurnalistik ditengah aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang cukup baik bagi masyarakat. Lalu kenapa UU yang maksudnya baik ini ditolak oleh masyarakat khususnya pekerja buruh?

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya siap menerima banyaknya uji materi undang-undang Cipta kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.