Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus.

Komisi X DPR meminta pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta yang menjadi perhatian banyak pihak harus dicabut.

Komisi III DPR mempertanyakan sistem intelijen Kejagung terkait informasi terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta negara hadir dan bertindak power full dalam pengadaan reagen atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk mendeteksi Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR).

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap korps Kepolisian Republik Indonesia terus mengembangkan diri untuk tetap menjadi tulang punggung stabilitas nasional.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena percaya bahwa banyak diskusi-diskusi terkait pandemi Covid-19, berada pada perspektif yang sama.

Skema penempatan dana Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 segera bergulir.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dibahas dalam rapat Paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta dipersoalkan oleh para wali murid dan relawan pendidikan, termasuk oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak.