Sekjen tidak bisa menyalahkan semata pada Kamad dan KKM atas dugaan penyelewengan dana BOS.

Badan Legislasi (Baleg) sepakati harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang diusulkan dari Komisi VIII DPR RI.

Karenanya, untuk menutup celah rawan korupsi tersebut, Ferdiansyah mengajak segenap institusi pemerintahan, masyarakat, dan akademisi untuk melakukan pengawasan.

Komisi X DPR RI belum dapat menyetujui pemotongan anggaran Perpusnas pada APBN Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp204.219.912.000,- atau 30,9 persen yang didasarkan kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) untuk meneliti khusus mengenai pendidikan vokasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya terkait pemberitaan tiga jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia yang dilarung ke laut dari Kapal Long Xin 629 China.

Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diserukan agar dikembalikan saja ke Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta para perusahaan transportasi daring (online) untuk dapat membantu meringankan beban mitranya atau para pengemudi online, untuk memangkas pemotongan biaya pada setiap transaksi pengemudi dengan konsumen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menerima usulan RUU Penanggulangan Bencana dari Komisi VIII DPR RI. Adapun RUU ini dimaksudkan sebagai pembaharuan regulasi penanggulangan bencana dari undang-undang sebelumnya yang dirasa kurang.