KPU akan melakukan verifikasi faktual kepada sejumlah partai politik (Parpol). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap untuk menjalani verifikasi faktual.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini bahwa Presiden Jokowi menginginkan aturan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Partai Demokrat telah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi faktual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Verifikasi faktual dilaksanakan untuk menyesuaikan data parpol calon peserta pemilu kepada KPU, dengan fakta dan kondisi lapangan yang ada.

Partai Hanura terancam gagal sebagai partai peserta Pemilu 2019. Sebab, Partai Hanura pecah menjadi dua kubu menjelang verifikasi partai peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar tidak terpengaruh dengan kisruh internal Partai Hanura dalam melakukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Calon itu dipastikan tidak dapat berlaga dalam Pilkada lantaran LHKPN menjadi salah satu syarat pencalonan yang telah ditetapkan KPU.

DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) guna menyesuaikan dengan putusan MK Nomor 53/2017 tentang Verifiaksi Faktual. Adapun yang direvisi adalah PKPU Nomor 7 dan 11.

Berdasarkan catatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 1150 orang yang telah mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada 2018.

Ada sejumlah cara untuk mencegah politik uang dan mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan membatasi biaya belanja kampanye.