Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan bahwa sejak awal menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Pemerintah masih berharap bahwa sanksi sepihaknya akan membantu mencega uang ke Pyongyang yang dapat digunakan untuk memajukan senjata pemusnah massal.

Pemerintah tidak bisa menafsirkan secara sepihak, apakah Ormas tertentu anti Pancasila atau tidak. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga independen berupa panel untuk mendiskusikan definisi anti Pancasila yang dimaksud.

Cak Imin meminta pemerintah dan mengimbau dunia usaha agar mewujudkan satu persen lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ketua Dewan Kehormatan PAN diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

Partai Amanat Nasional (PAN) diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

Cak Imin menilai kehadiran sistem keuangan syariah sebagai solusi yang tepat bagi Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem demokrasi di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibanding dengan Amerika Serikat (AS). Sebab, fungsi dan peran Kongres AS sangat besar baik dalam legislasi maupun penentuan budgeting pemerintah.

Perkara pemalsuan dan pencurian dokumen pengalaman kerja PT Teralindo Lestari atas nama Bong Parnoto dinilai dapat merusak iklim usaha dan investasi yang tengah susah payah diciptakan pemerintah.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup tempat prostitusi di ibu kota Jakarta.