Netralitas TNI/Polri harus dijaga karena berkenaan dengan citra lembaga negara di hadapan publik.

Saya mohon dijaga dengan baik, jangan sampai intelijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di Kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal-hal yang sama yang sekarang ini viral.

Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” untuk biaya kampanye.

Pemilih muda yang suaranya berkisar antara 53-54 persen di Pemilu 2024 ini, sangat berpengaruh pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengapresiasi kesiapan Polri terkait keamanan dan menjamin pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Soal netralitas saya rasa kita boleh berbicara soal netral tapi jangan sampai yang dilakukan itu berbeda di lapangan untuk itu saya sepakat untuk dibentuk panja pengawasan pengamanan pemilu oleh Polri supaya apa yang dilakukan Polri ini bisa dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang.

Kalau aparat bekerja dengan tidak fair (adil), maka bisa terjadi masalah. Karena itu, bisa diatasi asal sistemnya dijalankan dengan baik dan dijaga.

Dalam melaksanakan pengamanan pemilu serentak maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres.

Lantik PAW Anggota MPR, Bamsoet Kembali Ingatkan Jelang Pemilu Hati-hati Jangan Terprovokasi