Pagar laut dapat melanggar HAM jika pembangunannya mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan, dan membatasi akses terhadap sumber daya laut.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Peningkatan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Harus Direalisasikan

Hal ini dilakukan agar mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa untuk mempercepat produktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta membuka peluang investasi di masa depan.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kunci perbaikan sistem penyalurkan bantuan tepat sasaran bakal segera terwujud.

Presiden juga dapat mengingatkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan pemerintahan, dan merugikan masyarakat.

Soal Virus HMPV, Pimpinan MPR: Tetap Waspada dan Utamakan Keselamatan Masyarakat

Saatnya semua bersatu. Pilkada telah selesai. KPU telah menetapkan pemenang. Orientasi sekarang adalah bekerja untuk masyarakat.