Wamendes PDTT: Program TEKAD Tingkatkan Tata Kelola Ekonomi Desa

Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya keputusan itu tidak boleh dianulir oleh undang-undang.

Mau tahu jumlah (massa) yang ditangkap. Fungsi DPR RI itu kan pengawasan pelaksana undang-undang termasuk Undang-Undang Kepolisian dan sebagainya. Artinya saya mau memastikan tidak ada kekerasan, semua sesuai dengan prosedur seperti itu.

DPR RI menunda rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Rapat paripurna terpaksa dilakukan karena anggota yang hadir tidak kuorum.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mengenai aturan pada Undang-undang Pilkada terkait penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, memberikan sinyal bahwa Kementerian Desa akan tetap eksis di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Gus Halim menjelaskan, ada dua hal yang jadi tugas Pendamping Desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan agar harapan warga desa semakin nyata

Kunjungi Pemenang LDWN 2023, Gus Halim Apresiasi Kemajuan Desa Wisata Ketapanrame