Harapan ketua MPR, setelah pertemuan Beliau dengan Menkeu di Bali, tidak ada lagi pihak yang mencoba memperkeruh situasi.

Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%.

Tidak ada kesepakatan Pimpinan MPR untuk meminta Presiden memecat Menteri Keuangan karena hal itu bukanlah wewenang MPR.

Tanggapan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Keuangan karena Rapat Dengan Presiden atau Rapat dengan Badan Anggaran DPR, hanya mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah berharap, penyelenggara negara dapat menerima pengurangan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai bentuk solidaritas dan dalam rangka efisiensi APBN 2022.

Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan harus maksimal, kita Kemendagri dan BNPP juga harus mendorong realisasi belanja.

Bamsoet menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.

Politisi PKB ini menerangkan, dana sebesar Rp 30 triliun itu baiknya digunakan untuk membangun pabrik pupuk diseluruh wilayah di Indonesia, agar kemandirian para petani bisa tercipta.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.