Selain sektor perekonomian dan kesehatan, pandemi Covid-19 juga turut meneror pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dimana, saat ini angka putus kuliah sudah mencapai sekitar 50 persen.

Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN 2021 sejumlah mitra kerjanya, antara lain Lemhannas, BSSN, Bakamla dan Wantannas.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp350 miliar untuk tahun 2021. Penambahan anggaran itu untuk membangun Gedung Utama Kejagung yang mengalami kebakaran.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pagu anggaran 2021. Diharapkan, penambahan anggaran itu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ke depan.

Ada peningkatan anggaran sekitar 50% dibandingkan tahun 2020 yang dipatok mencapai Rp14,06 triliun.

Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Anggaran tersebut untuk menjalankan rencana kerja dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kemendagri tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,3 miliar.

Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengaku tertarik dan mengapresiasi Program Langit Biru Cilacap (PLBC) Pertamina yang pilot project-nya ada di PT. Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

MAKI akan mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait istilah "King Maker" dalam kasus suap Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki.