Bagaimanapun NasDem saat ini masih bagian dari koalisi pemerintah. Dan itu bagus. Menunjukkan adab silaturahim dijalankan.

Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan  kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.

Perjanjian kerja sama (PKS) itu ditandatangani Kepala Divisi Hubinter Polri Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti,

Menurut Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, pembentukan sekretariat bersama tersebut akan semakin memperkuat soliditas NasDem, PKS, dan Demokrat.

Penerapan ERP ini dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, mengingat banyak orang yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih setelah pandemi Covid-19. Belum lagi ancaman krisis global yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kita harus sungguh-sungguh merumuskan dan menyelesaikan akar masalah dari persoalan ini. Jangan mereduksi dan menutup mata pada persoalan yang lebih substansial dan mendasar. Untuk mengatasi masalah di PT. GNI pemerintah jangan hanya menindak pelaku bentrokan tapi harus juga mengusut kelalaian manajemen menjalankan K3 serta mengaudit secara komprehensif kondisi smelter yang ada.

Semestinya menjaga kondusifitas, Pak Ali ya menjaga kondusifitas biarkan nanti Pak Surya (Surua Paloh), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemudian Presiden PKS bisa merumuskan para pimpinan ini nanti yang terbaik bagi negeri ini.

Surat Presiden sendiri dikirim 21 September 2022 namun tanpa DIM. Karena itu Mulyanto meminta kepada Pemerintah dan Pimpinan Komisi VII untuk memitigasi risiko RUU EBET, yang akan dibahas. Tujuannya agar tidak cacat hukum dan dibatalkan MK bila kelak sudah diketok. Atau setidaknya tidak diajukan judicial review oleh masyarakat.

Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al Quran oleh politisi sayap kanan Swedia ini. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia.

Kami menyayangkan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Dirjen Ilmate) dan Manajemen PT GNI yang seharusnya diadakan Kamis, 12 Januari 2023, ditunda. Padahal banyak hal yang harus dibicarakan dalam pertemuan tersebut.