Hari ini Kunjungan Spesifik Komisi VII ke PT Long Rich Indonesia sektor industri alas kaki yang telah memiliki 3 pabrik di Indonesia, dan pabrik di Cirebon ini salah satu yang terbesar dengan luas 63 hektar dan menyerap 18 ribu tenaga kerja lokal. Kami apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan perusahaan tersebut. Sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Saya kira posisi kami atau AMIN yang pertama melindungi petani tembakau. Itu merupakan satu hal yang tak bisa ditawar. Jadi petani memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara mereka juga punya hak juga untuk mendapatkan jaminan bahwa kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksinya atau pasca produksinya.

Sebenarnya saya ingin klarifikasi dulu pak, dari data yang kami dapat, bapak kan caleg pak, sudah caleg tetap kan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu, kalau hakim mungkin tidak lulus ikut caleg, gitu pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu.

Ada informasi yang kami terima tetapi ini masih penyampaian saja, kami belum melakukan telaah ke lapangan dan rapat dengan para ahli bahwa lengkungan yang dibuat oleh pelaksana jalur LRT ini tidak sesuai dengan anjuran.

Kita akan membuat posko pengaduan di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral bisa diadukan ke posko tersebut. Kemudian seluruh prajurit sudah kami berikan buku saku khususnya di angkatan darat.

Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut.

Kami mendukung dan menjaga independensi hakim PTUN dari adanya gugatan yang dilakukan beberapa oknum dan kemudian hal itu dilatarbelakngi penyerobotan lahan yang nantinya mengorbankan warga yang ada di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatra Selatan.

Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, serta Menteri Luar Negeri RI, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut

Kami menganggap ini penting, meskipun DKPP tidak dihadiri unsur ketua. Seharusnya anggapan yang sama juga oleh KPU, untuk forum hari ini.

Saya yakin aparat akan menggunakan akal sehat. Kami tidak menuduh, cuma berharap agar kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat dan juga dibiayai oleh rakyat, tidak disalahgunakan ketika pesta rakyat.