Sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang pendidikan, kami tentu sangat prihatin atas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, apalagi kasus tersebut terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, yang seharusnya dapat menjadi teladan terhadap perilaku anti kekerasan dengan membangun budaya kampus yang aman dan inklusif.

Komisi XIII DPRI meminta kepada kementerian/lembaga untuk dapat menyajikan dan mendiskusikan secara mendalam bersama Komisi XIII DPR RI terkait rincian anggaran pada rapat kerja yang akan diagendakan selanjutnya.

Menteri datang ke kami lapor eh komisi pagu kami berubah minta persetujuan, dasarnya apa, kan harus ada legal formalnya, surat Menteri Keuangan yang menyatakan pagu kementerian tersebut berubah, gitu.

Untuk keseluruhan, anggota dan pimpinan, bisa disetujui?.

Jadi besok, tuh memang harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan karenanya kita harus rapat hari ini, Pak. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi III DPR RI meminta penjelasan mitra terkait langkah-langkah efisiensi anggaran dan usulan revisi.

Sebetulnya gak ada pengaruhnya, kita ngundang mitra karena memang karena ada instruksi dari presiden terhadap penyesuaian dan masing-masing kementrian harus menyesuaikan dengan Kemenkeu yang ada kaitannya dengan Badan Anggaran (Banggar) di masing-masing komisi. kita mengundang dalam rangka penyesuain dalam rangka adanya Inpres itu (Inpres No 1 Tahun 2025).

Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Melalui forum ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingan nasional Indonesia serta mendorong kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara mitra. 

Sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI kami turut prihatin atas kondisi yang terjadi di kantor Kemdiktisaintek RI.

Menurut Mendes Yandri, Kemendagri merupakan mitra strategis Kemendes, khususnya dalam mengonsolidasi kepala daerah untuk mendorong pada kemajuan pembangunan desa