Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan seminar pelatihan terkait pengelolaan keuangan negara kepada pegawainya untuk dapat mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sejak 13 tahun lalu berturut turut.
Dari empat poin penghargaan tersebut, sambung Didi, memiliki indikator yang berbeda – beda. Untuk opini WTP misalnya, itu merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan di Kabupaten Bogor.
Ma`ruf menyebutkan pengelolaan keuangan negara di DPD telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut
Menurut Ade Yasin, sesuai visi Kabupaten Bogor dalam RPJMD tahun 2018-2023 adalah terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.
Pemerintah Pusat mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), prestasi membanggakan selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.
Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut Menpora RI terus mengajak seluruh pegawai untuk berkerja dengan baik dan tepat sasaran.
Kementerian Pertanian telah berhasil mempertahankan WTP sejak 2015
Kami mengapresiasi kebijakan Jaksa Agung yang menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan pelayanan dan kontrolnya
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPR RI.
Kita harus berterimakasih kepada Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono karena temuan BPK terhadap lembaga tinggi MPR atas pengelolaan keuangan negara tidak ada yang signikan.