Investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dapatkan hak guna tanah hingga 95 tahun berdasarkan Keputysa  Presiden Nomor 75 Tahun 2024.

Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp19 miliar.

Tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP

Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam batch 1

Pengecekan fisik ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut KPK mengusut kasus korupsi.

Kementerian PUPR pada TA 2024 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan bidang jalan dan jembatan yang dikerjakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work)

Skandal Judi Online di Kemenkominfo: Menkominfo Budi Arie dalam Sorotan Tajam

Pendapat saya pribadi malah setuju jika Kepala Otorita IKN definitif nanti tetap diberikan ke pak Basuki pasca tugasnya di kementerian PUPR berakhir.

Ketua MPR Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR

Menteri Basuki: 15 Danau di Indonesia Kritis