Padahal menurut ketentuan Undang-Undang paling lambat 60 hari sesudah DPR RI mengirim surat maka Presiden wajib mengirimkan surat presiden yang disertai DIM kepada DPR RI. Dengan surpres dan DIM itu maka RUU akan dibahas bersama Pemerintah dan DPR. Sekarang sudah lebih dari 60 hari surat itu dikirim. Tapi Presiden belum mengirimkan DIM juga. Terus apa yang mau dibahas?

Ya saya kan sudah sampaikan kemarin bahwa tiga Kepala Staf itu sama-sama memenuhi kriteria dan menurut kita masing masing adalah yang terbaik di institusinya masing-masing.

BUMN harus membantu pemulihan ekonomi

Politikus Nasdem itu menjelaskan, apabila dalam Rapat Komisi V DPR mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi.

Bayangkan 100 ribu orang lebih yang hadir, berapa biayanya? Untuk apa kegiatan seperti itu, dihadiri presiden. Kehadiran Pak Jokowi itu kan seperti cap stempel bahwa gerakan ini gerakan yang boleh, legal, dan baik untuk negeri.

Kalau pekan ini sudah tidak mungkin, karena sekarang sudah Selasa dan Kamis (1 Desember 2022) itu kelihatannya rapim sama Bamus. Sekiranya begitu.

RKUHP relatifnya kita sudah sepakat dengan pemerintah. Ini kan pasti ada mekanisme di dalam DPR, nanti masuk ke pimpinan DPR, terus di-Bamus-kan (Badan Musyawarah).

Kami menunggu penugasan dari Bamus DPR untuk melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI. Sampai Selasa siang ini belum ada penugasan tersebut.

Upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan meskipun ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO.

Saat-saat seperti ini, benar kata Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang sesuatu menimbulkan perpecahan jangan kita besar-besarkan. Tapi sesuatu yang mendorong persatuan lah yang kita perjuangkan.